STRUKTUR PEMERINTAHAN KERAJAAN MAJAPAHIT

Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan kuno yang memiliki struktur pemerintahan cukup lengkap dan tertata birokrasinya. Pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk kerajaan Majapahit telah mencapai puncak keemasannya. Pada masa itu Majapahit telah memiliki susunan pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur. Dari berbagai bahan keterangan yang ada dapat disimpulkan bahwa struktur pemerintahan dan birokrasi kerajaan Majapahit selama perkembangan sejarahnya tidak banyak mengalami perubahan.

Struktur pemerintahan kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan desentralisasi dengan birokrasi yang terperinci. Hal yang demikian ini terjadi karena adanya pengaruh kepercayaan yang bersifat kosmologi. Berdasarkan konsepsi ini maka seluruh kerajaan Majapahit dianggap sebagai replika dari jagat raya, dan raja Majapahit disamakan dengan dewa tertinggi yang bersemayam di puncak Mahameru.

Wilayah kerajaan Majapahit terdiri atas kerajaan-kerajaan bawahan yang disamakan dengan tempat tinggal para dewa Lokapala yang terletak di ke-empat penjuru mata-angin. Dalam prasasti Tuhanaru yang berangka tahun 1245 Saka (13 Desember 1323) kerajaan Majapahit dilambangkan sebagai sebuah prasada dengan raja Jayanegara sebagai Wisnwaatara dan Rakae Mapatih (Nambi) sebagai pranala, sedangkan seluruh mandala Jawa dianggap sebagai punpunan-nya, pulau Madura dan Tanjungpura dianggap sebagai angsa-nya. Demikian pula di dalam prasasti Jayapatra yang berasal dari jaman Hayam Wuruk , raja Hayam Wuruk diumpamakan sebagai sebuah patung Siwa dan Patih Gajah Mada diumpamakan sebagai sebuah pranala.

Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarkhi kerajaan. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi. Para putra dan kerabat dekat raja diberi kedudukan tinggi dalam jabatan birokrasi. Para putra mahkota sebelum menjadi raja biasanya diberi kedudukan sebagai raja muda (yuwaraja atau kumararaja). Putra-putra raja dari parameswari biasanya memiliki sebuah daerah lenggahan (apanage).

Didalam prasasti Sukamrta yang dikeluarkan oleh Kertarajasa Jayawarddhana pada tahun 1218 Saka (29 Oktober 1296) disebutkan bahwa pada waktu itu Jayanegara telah dinobatkan menjadi kumararaja dan berkedudukan di Daha. Demikian pula di dalam prasasti Prapancasarapura yang berasal dari jaman pemerintahan Tribhuwanottunggadewi, disebutkan bahwa sebelum dinobatkan menjadi raja Majapahit, Hayam Wuruk telah diangkat menjadi kumararaja dan berkedudukan di Jiwana. Sedangkan pada waktu Hayam Wuruk menjadi raja, putrinya yang bernama Kusumawarddhani pernah pula dinobatkan menjadi rajakumari dan berkedudukan di Kabalan.

Selanjutnya silahkan baca Bhattara Saptaprabhu